Intelijen Negara Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam.  | Dunia Baca dot Com

You are here:

Intelijen Negara Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam.

Capai Sukses  

Referensi Skripsi Hukum – Sudah hampir kurang lebih 3 minggu, duniabaca.com jarang berbagi tentang refferensi skripsi, itu semua bukan karena KutuBlog tidak ada stok refferensi skripsi yang belum dipublikasikan, akan tetapi karena kesibukan KutuBlog dalam dunia nyata. Dan alhamdulillah sekarang ini duniabaca.com mempunyai waktu untuk berbagi kembali kepada Anda semua mengenai refferensi skripsi, dan skripsi yang satu ini merupakan skirpsi hukum tentang Intelejen Negara.

Pendahuluan / Latar Belakang:
”Intelijen ada seumur dengan keberadaan manusia.” Idiom ini menjadi satu pembenaran untuk menegaskan keberadaannya. Intelijen tidak hanya dibutuhkan oleh negara-negara yang secara definitif sudah merdeka, tetapi juga badan-badan perjuangan kemerdekaan seperti Ireland Republic Army (IRA) di Irlandia Utara, Pathani Union Liberation Organisastion (PULO) di Thailand Selatan, Macan Tamil di Srilangka dan lain sebagainya. Badan-badan perjuangan kemerdekaan tersebut memiliki juga fungsi-fungsi ke-Intelijen-an untuk menopang keberhasilan perjuangannya.

Bahkan negara-negara yang sudah maju dalam bidang pertahanan dan keamanan masih tetap mengembangkan dinas intelijen, seperti Uni Soviet yang mengembangkan Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti (KGB) atau Komite Keamanan Negara Pemerintah Soviet, yang secara resmi bertanggung jawab pada Kabinet Soviet. Dalam sejarahnya, KGB semula lembaga dengan nama Vecheka (Vserossiiskaya Chrezvychainaya Komissiya po Borbe s Kontrrevolyutsiei i Sabotazhem) (1917-1922) yang artinya Komisi Khusus Orang Rusia untuk melawan Kontra-Revolusi dan Sabotase.

Pesan Sponsor

Lembaga intelijen lainnya adalah CIA (Central Intelligence Agency), sebuah dinas rahasia Amerika Serikat yang dibentuk pada tanggal 18 September 1947 dengan ditandatanganinya NSA (National Security Act), pada era perang dingin dengan Uni Soviet. Tugas-tugas CIA lebih pada kontra-intelejen. Kini, CIA menangani peredaran drugs, organisasi kejahatan internasional, perdagangan senjata gelap, kontra-teroris setelah serangan 11 September 2001 yang menghancurkan gedung WTC.

Sedangkan Kerajaan Inggris sudah memiliki dinas rahasia sejak tahun 1909 yang dibangun oleh Duke of Wellington, Arthur Welleskey untuk mengantisipasi perkembangan politik, militer dunia, serta keamanan Inggris Raya, dibentuklah Secret Intelligence Service atau MI6.

Israel juga mengembangkan Mossad sebagai lembaga yang memiliki misi penyamaran dan kontra-teroris. Fokus dari operasi Mossad adalah dunia Arab dan organisasi-organisasi Arab (dan Islam) di seluruh dunia. Mossad juga bertanggung jawab atas pemindahan warga Yahudi keluar dari Syria, Iran dan Ethiopia. Agen-agen Mossad juga banyak disusupkan dalam pembentukan sejumlah negara komunis di Barat dan PBB.

Dalam konteks Indonesia, pada masa sebelum kemerdekaan kegiatan Intelijen sudah ada sejak masa kerajaan Hindu-Budha yang tertua di Nusantara, kegiatan Intelijen pada masa itu dikenal dengan Telik Sandi, Weri, Bleter, Kecee yang menjadi mata-mata kerajaan untuk mengawasi kerajaan lainnya.

Pada masa penjajahan Belanda fungsi intelijen masuk dalam Dinas Reserse Umum, yang dibentuk pada 1920-an, terpisah dari Dinas Polisi Umum. Sedangkan kegiatannya adalah memata-matai kegiatan politik, daripada kegiatan kriminal lainnya. Hal ini menandakan bahwa pergerakan nasional anak negeri pada saat itu menjadi satu target dari kerja dan fungsi intelijen Belanda.

Ketika Jepang berkuasa di Indonesia, peran dan fungsi ke-Intelijen-an berubah. Menariknya, Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia membangun fungsi ke-Intelijen-an tidak menyatu dengan Pemerintahan Militer. Pemerintahan Penjajahan Jepang mengembangkan fungsi kepolisian, yang berorientasi pada pembangunan keamanan dalam negeri (Kamdagri) yang lebih menitikberatkan pada kegiatan preventif.

Pada masa perjuangan kemerdekaan aktivitas keintelijenan di badan-badan perjuangan juga marak dan aktif, metode telik sandi, yang digunakan dalam proses pengintaian juga digunakan untuk mengawasi dan memata-matai aktivitas Belanda dan Jepang ketika itu. Hanya saja polanya lebih sederhana, hal ini disebabkan selain sarana dan prasana yang kurang memadai juga SDM yang masih terbatas hanya dengan memanfaatkan masyarakat umum yang bersimpati bagi perjuangan kemerdekaan.

Adapun pencetus dan pemimpin pertama lembaga intelejen negara, Zulkifli Lubis dan R. Moch. Oemargatab, yang ketika itu bernama Badan Istimewa, sebagai cikal bakal Badan Intelejen Negara (BIN) dan Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM), sebagai organisasi keintelijenan polisi pertama, yang sekarang dikenal dengan Intelpam Polri.

Sejak bergulirnya reformasi di Indonesia, masalah penataan kelembagaan menjadi salah satu prioritas bagi transisi demokrasi yang tengah berjalan. Kelembagaan politik yang menjadi satu dari pilar bagi liberalisasi politik pasca kejatuhan Orde Baru membuktikan bahwa hal tersebut tidak mudah. Penataan kelembagaan politik memberikan satu garansi bagi mulusnya proses demokrasi transisional dan reformasi yang diharapkan.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah setelah delapan tahun reformasi berjalan, ternyata belum semua kelembagaan politik dan negara tertata dan sesuai dengan nilai dan prinsip demokrasi. Salah satunya adalah komunitas Intelijen, khususnya lembaga intelijen negara dan intelijen Polri yang sampai saat ini, ruang lingkup dan batasan-batasan mengenai wilayah kerja dari masing-masing intelijen tersebut belum secara jelas diatur. Bahkan berulang kali, baik lembaga intelijen negara, dalam hal ini Badan Intilejen Negara (BIN), dan intelijen keamanan, yakni intelkam Polri masih saling tumpang tindih.

Hal di atas menyebabkan Badan Intelijen Negara (BIN), yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga Intelijen yang mengkoordinatori semua lembaga dan komunitas intelijen, kurang maksimal dalam memposisikan perannya. Bahkan terkadang karena merasa menjadi koordinator dari komunitas intelijen tersebut, kerap kali BIN bertindak superior dan mem-by pass banyak pekerjaan yang menjadi lahan bagi komunitas intelijen lainnya.

Walapun istilah intelijen sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia, namun masih banyak dinilai sebagai momok yang sangat menakutkan, identik dengan penculikan, sabotase, spionase, propaganda, dan operasi, Intelijen juga represif guna melestarikan kekuasaan yang penuh dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Persepsi keliru masyarakat atas pengertian, makna, fungsi dan peran Intelijen sebagai ilmu, kegiatan, maupun intelijen sebagai organisasi, mengakibatkan rasa takut pada masyarakat, larinya modal keluar negeri, enggannya investor menanamkan modal dan lain sebagainya.

Pada masa Orde Baru ada sebuah sebutan klimaks dari kegiatan operasi intelijen, yaitu “dipetruskan dan dikarungkan.” Selain itu penculikan dan penangkapan terhadap aktivis organisasi masyarakat yang barbasis agama, sosial atau politik yang berseberangan dengan pemerintahan menjadi trauma yang sangat mendalam bagi anak bangsa, terutama umat Islam yang dipandang sebagai kekuatan dan banyak melahirkan gerakan separatis dan gerakan disintegrasi bangsa Indonesia pada masa lalu.

Berkaca dari operasi intelijen di negara-negara di dunia tampaknya ada kesamaan, bahwa sebagai tindakan preventif yang dilakukan secara represif oleh dinas intelijen negara hanya berujung pada penciptaan ketakutan dan kesengsaraan rakyat, terlebih dengan lahirnya Undang-undang Antiterorisme, Badan Intelijen Negara (BIN), mempunyai kewenangan yang sangat luas, yaitu menangkap, menahan, memeriksa, menggeledah, serta mencegah orang sebagai upaya memberikan perlindungan dan keselamatan negara.

Dari beberapa pasal di atas tampak jelas bahwa negara melalui BIN mempunyai kewenangan yang sah secara konstitusi untuk melakukan aktivitas memata-matai rakyatnya sendiri guna mencari orang-orang yang diduga mengancam keselamatan negara.

Adapun intelijen yang ada dalam negara Islam (Islamic State) juga selalu menakutkan masyarakat. Intelijen dalam Islamic State biasa dikenal dengan Mukhbar (Informan). Institusi ini menjadi tangan kanan penguasa untuk memata-matai rakyatnya sendiri, seperti halnya pada masa Syah Iran, yang dikenal dengan polisi rahasia “Savak”.

Persoalannya kemudian, bagaimana hukumnya aktivitas memata-matai rakyat yang notabene adalah kaum Muslim? Padahal Allah Swt telah melarang aktivitas memata-matai (tajassus), baik yang dilakukan oleh individu terhadap individu Muslim lainnya, maupun oleh negara terhadap individu kaum Muslim.

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang (tajassus) dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”. (QS. Al-Hujurat [49]: 12)”

Ayat di atas melarang berprasangka buruk, termasuk menyangka orang atau pihak tertentu sebagai ‘teroris’ serta melarang aktivitas memata-matai masyarakat dengan dalih apa pun. Aktivitas tajassus (memata-matai) dalam hal apa saja. Dengan kata lain, dengan tujuan apapun haram hukumnya memata-matai masyarakat kaum Muslim maupun ahlu dzimmah. Termasuk memata-matai adalah menyadap pembicaraan, mencuri, mendengar dan mencari-cari kesalahan. Selain itu, kecurigaan tanpa bukti nyata bisa terkategori perdurhakaan terhadap amanah kaum Muslimin. Hadits riwayat Abu Dawud dan Abu Umamah menyatakan bahwa: “Sungguh, seorang amir (pemimpin) akan mendurhakai rakyatnya, bila ia memburu kecurigaan pada mereka”.

Kiranya lembaga intelijen negara menjadi sangat menarik untuk dikaji, karena selain masih banyak orang yang mempunyai persepsi keliru terhadap apa itu intelijen, yang menjadikan aparat intelijen seperti makan buah “Simalakama”, bertindak salah, tidak bertindak pasti lebih salah lagi. Selain itu juga karena masih sedikit orang yang mengakaji lembaga intelijen negara terutama dalam perspektif ketetatanegaraan Islam.

Posted by         2 Responses
   

Tidak ingin ketinggalan Informasi?

Setiap ada artikel baru, langsung di informasikan ke emal. Daftarkan E-mail Anda sekarang juga. GRATIS...!!!

*Agar tidak masuk spam, tambahkan e-mail eternyata [et] gmail [dot] com di address book email Anda.

 

2 Comments to “Intelijen Negara Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam.”

  1. Hilman lazuardi says:

    Aslmkm bang..
    boleh saya ijin pakai judul dan materi ini..
    untuk bahan skripsi saya.
    trmksh bang

Page 1 of 11
NOTE:
* Komentar yang menyertakan NOMOR HP, akan dihapus oleh Admin.

May
7
2011
 

Kategori Bacaan
online pharmacy viagra #@] order zithromax
online pharmacy generic levitra