Judul Skripsi Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Tata Negara | Dunia Baca dot Com

You are here:

Judul Skripsi Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Tata Negara

Capai Sukses  

Skripsi Hukum Pidana, Skripsi Hukum Perdata, Skripsi Hukum Tata Negara, Skripsi fakultas hukum – Dibawah ini merupakan kumpulan judul-judul skripsi hukum, dimana judul skripsi tersebut duniabaca.com ambil dari berbagai sumber atau website/blog-blog penyedia layanan skripsi tentang hukum perdana, skripsi hukum perdata, skripsi hukum tata negara dan lain sebagainya, sebagai bahan referensi bagi Anda yang akan menyusun skripsi dan belum menemukan judul skripsi hukum yang tepat.


KOLEKSI JUDUL SKRIPSI HUKUM PIDANA, SKRIPSI HUKUM PERDATA, SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA, SKRIPSI FAKULTAS HUKUM TERBARU 2011


Tanggung Jawab Konsultan Dalam Pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pesan Sponsor

Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Pada Bank Syariah


Intelijen Negara Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam.


Tinjauan Yudiris penahanan atas Aung San Suu Kyi Oleh Pemerintah Myanmar Menurut International Covenant On Civil and Political


Website sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia


Peranan DPRGR periode 1965-1971 dalam menegakkan kehidupan ketatanegaraan yang konstitusional berdasarkan UUD 1945


Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pembatalan keputusan tata usaha negara dalam kaitannya dengan Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara


Kekuasaan kehakiman yang merdeka : suatu penelitian tentang pola pembinaan hakim pada peradilan tata usaha negara


Kewenangan mengadili sengketa tata usaha negara dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara


Deregulasi dan konfigurasi politik di Indonesia : suatu tinjauan dari sudut hukum tatanegara


Negara dan perkebunan rakyat : kajian sosiologis sistem tata niaga cengkeh di Indonesia


Pertanggungjawaban pidana presiden Republik Indonesia menurut sistem ketatanegaraan Indonesia


Beberapa aspek hukum adat tatanegara kerajaan Gorontalo pada masa Pemerintahan Eato (1673-1679)


Proses perumusan dasar negara Pancasila : studi tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan tentang polemik mengenai hari lahir dan penggali Pancasila dalam perspektif sejarah hukum tata negara


Makna kekuasaan pemerintahan negara menurut Bab III Undang-undang Dasar 1945 dan penataannya dalam mewujudkan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia yang konstitusional


Penerapan asas keaktifan hakim (litis domini principle) pada tahap pembuktian dalam rangka pemberian perlindungan hukum kepada pihak pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta


Hubungan kepimimpinan dan motivasi terhadap semangat kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung


Sistem pemerintahan presidentil dan sistem pemerintahan parlementer dalam UUD 1945 : studi dari sudut pandang hukum tata negara


Wanita dalam perspektif hukum acara peradilan agama : kajian norma dan kasus-kasus hukum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan


Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia : sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara


Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan dalam proses pembangunan hukum nasional Indonesia


Segi-segi hukum pidana pengaturan kehamilan dan pengguguran kandungan


Hukum nikah, (talak, rujuk, hadanah dan nafkah kerabat) dalam naskah Mir’at Al Tullas karya Abd Al Rauf Singkel : suatu studi perbandingan hukum Islam menurut Ahlussunnah Daly, Peunoh ( Institut Agama Islam Negeri Syarief Hidayatullah)


Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum : suatu percobaan penerapan metode yuridis-empiris untuk mengukur kesadaran hukum dan kebutuhan hukum mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas


Dekrit duabelas mil laut Indonesia sesuai dengan dimensi baru dalam hukum international


Republik Indonesia sebagai subyek hukum internasional : dari Proklamasi sampai dengan Perjanjian Linggarjati


Lembaga jaminan kebendaan pesawat udara Indonesia ditinjau dari hukum udara Kantaatmaja


Perkembangan status hukum wanita di Indonesia


Pengaturan hukum lingkungan laut Indonesia dan beberapa implikasinya secara regional


Status hukum perairan Kepulauan Indonesia dalam hubungannya dengan lintas kapal-kapal asing ditinjau dari hukum international : suatu studi perbandingan


Segi-segi hukum administrasi organisasi internasional ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) : beberapa masalah yang memerlukan pendekatan dan santunan regionalistik


Perjanjian antar kerajaan menurut lontarak : mengungkap salah satu aspek dalam sejarah hukum internasional adat abad XV-XVIII di Sulawesi Selatan


Masalah peradilan administrasi dalam hukum pajak di Indonesia


Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip kepercayaan tradisional ditinjau dari segi hukum : suatu studi di Desa Tombasian-Atas dan Duasudara, Minahasa


Hubungan antara latar belakang pendidikan, klasifikasi hukuman, dan relevansi materi program pendidikan ketrampilan dengan motivasi belajar narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang


Kesejahteraan sosial dalam perspektif antropologi hukum : beberapa kasus mengenai peranan wanita Batak Toba dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 1980-an


Kebijakan sistem pertanggung jawaban pidana anak dalam rangka perlindungan hukum bagi anak delinkuen


Kejahatan yang dilakukan oleh wanita beserta perlindungan hukum bagi wanita pelaku tindak pidana di wilayah hukum pengadilan negeri Semarang


Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam tindak pidana kelalaian di Pengadilan Negeri Malang : suatu pendekatan analisis fungsionil


Sistem minimum khusus dalam hukum pidana sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia


Manfaat tindakan non hukum pidana dalam menunjang sistem peradilan pidana : tinjauan dari aspek perundang-undangan pidana, pengetahuan serta sikap penegak hukum


Lembaga pidana bersyarat sebagai faktor yang mempengaruhi proses hukum pidana yang berperikemanusiaan


PENDEKATAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERKOSAAN (Studi : di Lembaga Pemasyarakatan X)


TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA INCEST (Studi di Polresta X)


UPAYA HUKUM BAGI PEMEGANG SURAT CEK YANG DITOLAK PEMBAYARANNYA (Studi Kasus Bank X)


DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN KASUS CAROK (Studi di Pengadilan Negeri X)


PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PERTOKOAN KOTA X


PERJANJIAN CARTER KAPAL TANKER BERDASARKAN WAKTU (TIME CHARTER) (Studi Di PT. X)


MURABAHAH SEBAGAI BENTUK PEMBIAYAAN PERSONAL PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus pada Bank XSyariah)


SISTEM PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK (NJOP) DALAM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) MENURUT UU NO. 12 TAHUN 1994 (Penelitian di Wilayah Kantor PBB di X)


KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG TELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS (Studi Tentang Alat-Alat Bukti)


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN S3KSOEAL


TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA


PERANAN DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA (DJPLN) UNTUK MENYELAMATKAN KEKAYAAN NEGARA (Studi Di DJPLN Cabang X)


PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK (Studi Di Pengadilan Negeri X)


PERANAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA CABUL TERHADAP ANAK (Studi di POLRESTA X)


PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi di POLRESTA X)


PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS IKLAN DI TELEVISI (Study Tentang Hak Cipta Iklan di Televisi)


PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN PT. TELKOM DALAM PERJANJIAN BAKU


PERANAN POLRI DALAM MENINDAKLANJUTI TERHADAP MASSA YANG MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (Studi Pada Polresta X)


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN UANG MELALUI REKENING BANK DENGAN SARANA INTERNET


TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada Usaha Jasa Laundry Di Sekitar Wilayah Kampus X)


PERTANGGUNGJAWABAN PERS TERHADAP PEMBERITAAN YANG MERUGIKAN NAMA BAIK ELIT POLITIK (Studi Kasus Di X)


TINDAKAN YURIDIS ATAS KASUS PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN YANG BERKEDOK PEMBERANTASAN DUKUN SANTET (Study Kasus di Polres X)


KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI (Suatu Study di Desa Adat Gerokgak Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng).


IZIN POLIGAMI BAGI PNS DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974, PP. No. 10 TAHUN 1983 jo PP. No. 45 TAHUN 1990 (Studi di Pengadilan Agama X)


PELAKSANAAN EKSEPSI DALAM PROSES PERKARA PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri X)


PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN X (Studi Terhadap Napi Narkoba)


PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEPAK BOLA DI WILAYAH KOTA X (Studi Di Polresta X)


PERJANJIAN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UU. NO.1 TAHUN 1974 DAN PP. NO. 9 TAHUN 1975 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten X)


UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI (Studi Di Polresta X)


PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KOMPUTER RAKITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Di Ronggolawe Computer Malang)


DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Pengadilan Negeri X)


EUTHANASIA DAN PROSPEKSI PENGATURANNYA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Suatu Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri X)


PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN GADAI (Studi Kasus di Pegadaian Cabang X)


PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMBUANGAN BAYI OLEH SEORANG MAHASISWI (Studi Di Polsekta X)


PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN TELEPON WARUNG TELEKOMUNIKASI


PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN (Studi Di Kejaksaan Negeri X)


Kebebasan Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Kepada Aparat Penyidik (Studi di Polresta X)


UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENYELESAIKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA


KEDUDUKAN HUKUM TENTANG HAK ISTRI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DIDASARKAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 (Studi di Pengadilan Agama X)


PENYELESAIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) BERMASALAH (Suatu Studi di Bank BRI Unit Desa Puncu)


PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLRESTA X (Studi di Polresta X)


PEMBINAAN TERHADAP NAPI LANJUT USIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi : di Lembaga Pemasyarakatan X)


PENERAPAN TEKNIK DAN TAKTIK INTEROGASI DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi di Kantor Kepolisian Resort Kota X)


TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA (PJTKI) TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA INDONESIA (TKW)


EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DI KANTOR CATATAN SIPIL KOTA X


PENYIDIKAN TERHADAP PEMBUNUHAN ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH SEORANG IBU (Studi Di Polresta X)


PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM PENYELESAIAN SERTIPIKAT GANDA (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kota X)


Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri X)


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KLAUSULA EKSENORASI YANG TERDAPAT PADA PERJANJIAN KREDIT BANK


PERMASALAHAN HUKUM GADAI DALAM MENGATASI KERUGIAN PIHAK DEBITUR (Studi Kasus di Pegadaian Cabang Kota X)


PEMBAGIAN SISA HARTA DEBITUR SECARA SEIMBANG TERHADAP KREDITUR OLEH LEMBAGA KEPAILITAN (Study Pengadilan Negeri Niaga X)


SIDIK JARI SEBAGAI SARANA IDENTIFIKASI SUATU KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi di POLRESTA X)


TINJAUAN PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Di PT. X)


PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi di Pengadilan Agama X)


PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974


GANTI RUGI KECELAKAAN KERJA DALAM PROGRAM JAMSOSTEK YANG MENGAKIBATKAN CACAD SEBAGIAN UNTUK SELAMANYA (Studi Pada PT. X)


HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENERBIT KARTU KREDIT (ISSUER), PEMEGANG KARTU KREDIT (CARDHOLDER), DAN PENERIMA KARTU KREDIT (MERCHANT) DALAM MELAKUKAN JUAL BELI DAN PEMBAYARAN JASA


PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI INTERNET, DAN PELANGGARAN HAK CIPTA PADA WEBSITE SECARA UMUM DI INTERNET (Studi pada Internet Service Provider di X)


PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN Studi Di Desa X dan KUA X


UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN PENGEDARAN NARKOBA


KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI – NTT DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN


PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK SIMPANAN WADI’AH PADA BANK SYARIAH


KEDUDUKAN DAN PERANAN KEJAKSAAN DALAM PERKARA-PERKARA PERDATA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1991 (Studi di Kejaksaan Negeri X)


KENDALA DAN UPAYA KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN KASUS KORUPSI (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Malang)


TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DAN UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGINYA (Studi di Polresta X)


Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polresta X)


REALISASI BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI TERSANGKA SESUAI DENGAN PASAL 56 KUHAP (STUDI DI POLRESTA X)


PANTI ASUHAN SEBAGAI BADAN HUKUM DI DALAM TANGGUNGJAWABNYA SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA BERDASARKAN PASAL 50 AYAT I UU No. I/1974 (Studi di Panti Asuhan Muhammadiyah Kotamadya Malang).


PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASAYRAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I X)


PERANAN POLRI DALAM PENGAMANAN NASABAH BANK (Suatu Studi Di Polresta X)


PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN ATAU KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT MENURUT PASAL 114 UU NO 22 TAHUN 1999


PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Di BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen)


PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI PENGGUNAAN SENJATA API SECARA MELAWAN HUKUM (Studi di Polresta X)


PAKSA BADAN SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN TERHADAP DEBITUR YANG BERITIKAD TIDAK BAIK DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH


PEMBINAAN NAPI ANAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12/1995.


PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM KELUARGA MENURUT KEPPRES NO. 36 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989 (Konvensi Hak Anak)


PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI DI POLRESTA X)


PERANAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN PERKOSAAN (Studi Kasus Di POLRESTA X)


Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Angkutan Umum Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Polres X)


PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PERAWATAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)


ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SAHAM/INVESTOR DALAM PASAR MODAL (Study di Bursa Efek Surabaya)


RUMAH TAHANAN NEGARA SEBAGAI SARANA PEMBINAAN NARAPIDANA (Studi Kasus di RUTAN X)


PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PENERAPAN STANDAR MUTU PADA PRODUK AIR MINUM ISI ULANG (Studi di YLKI Kota Malang)


TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERWAKAFAN TANAH MILIK DI PENGADILAN AGAMA (Suatu Studi di Pengadilan Agama X)


UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI DAMPAK PENGGUNAAN MINUMAN KERAS (Studi di Kepolisian X)


TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG ANAK TERHADAP MANULA


TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN POLISI DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Pada Polres X)


PERANAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS (Studi di Polresta X)


SUATU TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP UPAYA GANTI RUGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri X)


TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DAN BAGASI PENUMPANG (Studi di PT. X Malang).


PENGGUNAAN ANALOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBOBOLAN WEB SITE DI INTERNET


KENAKALAN ANAK-ANAK JALANAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Studi di Kepolisian Resort Kota X)


ANALISA PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI KOTA X (STUDI DI POLRESTA X)


PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DIBIDANG PERIKANAN OLEH PENYIDIK PERWIRA TNI ANGKATAN LAUT (Studi di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Surabaya)


Note:
Jika Anda ingin mendapatkan referensi skripsi hukum lengkap dari kumpulan judul skripsi hukum diatas, silakan Anda kunjungi sumber atau situsnya langsung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Posted by         4 Responses
   

Tidak ingin ketinggalan Informasi?

Setiap ada artikel baru, langsung di informasikan ke emal. Daftarkan E-mail Anda sekarang juga. GRATIS...!!!

*Agar tidak masuk spam, tambahkan e-mail eternyata [et] gmail [dot] com di address book email Anda.

 

4 Comments to “Judul Skripsi Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Tata Negara”

  1. asmawi says:

    TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

  2. Dedex Tiiwie Pratiwie says:

    mav tiwie mw tnya nie,,,,lw jdul PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAERAH kra2 bsa gag ea d’jdkan judul skripsi????
    mhn msukannya…..

  3. lia says:

    mf sbelumya,
    saya kan mw buat makalah skripsi saya tentang hukum pidana, bisa ga kasi satu contoh hukum pidana beserta contohnya, mis : kasus pemerkosaan, dll.

  4. idre says:

    tolong beri judul perdata

Page 1 of 11
NOTE:
* Komentar yang menyertakan NOMOR HP, akan dihapus oleh Admin.

Apr
25
2011
 

Kategori Bacaan

online pharmacy viagra #@] order zithromax
online pharmacy generic levitra