loading...
Dunia Baca dot Com

bukan sekedar Baca untuk membuka jendela Dunia

Menu

Larangan Ojek Online Diresmikan oleh Menteri Jonan

Kategori Dunia: Nasional

Lowongan Kerja Terbaru


Powered by: id.neuvoo.com

Larangan Ojek dan Taksi Online Diresmikan oleh Menteri Jonan. Kementerian Perhubungan melarang ojek maupun taksi yang berbasis daring (online) beroperasi karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono dalam konferensi pers mengatakan pelarangan beroperasi tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.

“Sehubungan dengan maraknya kendaraan bermotor bukan angkutan umum dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang dan/atau barang, perlu diambil langkah bahwa pengoperasiannya dilarang,” katanya, Kamis (17/12).

Djoko mengatakan surat tersebut juga ditujukan untuk Korps Lalu Lintas Polri, para kapolda dan gubernur di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan pengoperasian ojek dan uber taksi tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

“Ketentuan angkutan umum adalah harus minimal beroda tiga, berbadan hukum dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum,” katanya.

Djoko mengaku pihaknya tidak masalah dengan bisnis start-up (pemula) namun menjadi bermasalah apabila menggunakan angkutan pribadi untuk angkutan umum yang tidak berizin dan tidak memenuhi ketentuan hukum. “Apapun namanya, pengoperasian sejenis, GO-JEK, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blue Jek, Lady-Jek, dilarang,” katanya.

Jokowi: Saya segera panggil Menhub

Keputusan larangan operasi ojek dan taksi online oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) makin berbuntut panjang. Akibat derasnya kritikan publik, Presiden Jokowi mengaku bakal segera memanggil Menhub Ignasius Jonan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi lewat akun Twitter resminya, @jokowi. Selain memanggil Menhub, Jokowi juga mengungkapkan bila ojek diperlukan oleh masyarakat.

“Saya segera panggil Menhub. Ojek dibutuhkan rakyat. Jangan karena aturan rakyat jadi susah. Harusnya ditata -Jkw,” tulis Jokowi dalam akun Twitter-nya, (18/12).

Masalah ini berawal dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang telah mengeluarkan aturan pelarangan operasional layanan aplikasi transportasi seperti Go-Jek, GrabTaxi, dan Uber. Pelarangan itu tertuang dalam surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan (Menhub) tertanggal 9 November 2015.

Sontak banyak pihak merespon keputusan Kemenhub dengan kritikan, salah satunya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Meski pelarangan ojek online yang disebut tidak memenuhi standar keamanan angkutan umum diakui benar adanya, Ketua YLKI Tulus Abadi menyatakan bila Kemenhub tidak bisa serta merta melarang keberadaan ojek, jikalau pemerintah belum mampu menyediakan akses angkutan umum.

loading...

Bacaan Terkait: