Tanggung Jawab Konsultan Dalam Pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Referensi Skripsi Hukum – Semakin banyak referensi dalam penyusunan karya ilmiah sangatlah diperlukan, karena dengan adanya referensi insya Allah dapat memudahkan Anda dalam menyusun karya ilmiah. Beranjak dari hal tersebut, melalui blog Perpustakaan Online Blogger Indonesia (duniabaca.com) sedikit banyak menydiakan berbagai referensi karya ilmiah yang bisa dapat Anda miliki tanpa di pungut biaya sepeserpun. Skripsi Hukum yang berjudul Tanggung Jawab Konsultan Dalam Pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dalam format Microsoft word sehingga anda tidak repot-repot lagi untuk mengetik ulang yang tentunya memakan waktu cukup lama. Sebagai pembelajaran awal, dibawah ini duniabaca.com kutip sebagian dari pendahuluan skripsi hukum tentang Tanggung Jawab Konsultan Dalam Pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Akibat Hukumannya.

Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya, guna mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan tersebut dari masa ke masa terus berlanjut dan berkesinambungan serta selalu ditingkatkan pelaksanaannya, guna memenuhi dan meningkatkan kebutuhan penduduk tersebut berjalan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk.

Loading...

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat seiring dengan baik dan meningkaatnya jumlah dan kebutuhan penduduk, menarik serta mengundang resiko pencemaran dan perusakan yang disebabkanoleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya alam, tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu, merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan.
Untuk mencegah kemerosotan lingkungan dan sumber daya alam dengan maksud agar lingkungan dan sumber daya alam tersebut tetap terpelihara keberadaan dan kemampuan dalam mendukung berlanjutnya pembangunan, maka setiap aktivitas pembangunan haruslah dilandasi oleh dasar-dasar pertimbangan pelestarian dan sumber daya alam tersebut. (Husin, 1992 : 1).

Keinginan untuk mempengaruhi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin (Risk Assesment) dan mengelola resikonya (Risk Management) melalui mekanisme dan system hokum lingkungan dalam apa yang disebut sebagai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). (Silalahi, 11995 : 1).

Analisis Dampak Lingkungan yang sering disebut ANDAL, lahir denga diundangkannya lingkungan hidup di Amerika Serikat yaitu National Environmental Policy Act (NEPA) pada tahun 1969 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 ayat (1) (c) dalam undang-undang ini menyatakan, semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai daampak penting terhadap lingkungan harus disertai laporan mengenai Environmental Impact Assesment (Analisa Dampak Lingkungan) tentang usulan tersebut. NEPA 1969 merupakn suatu reaksi terhadap kerusaakan lingkungan oleh aktivitas manusia yang semakin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta limbah industri daan transpor. Rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, serta rendahnya nilai estetika alam. (Suparni, 1994 : 89).

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 tentang kewajiban Membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. (UU No. 23 Tahun 1997,1997).

Dalam waktu empat tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 telah diteliti berbagai aspek untuk penetapan criteria daamapak kegiatan dari lingkungan-lingkungan social Budaya. Karena dianggap Peraturan Pemerintah belum memadai, maka kebijakan pemerintah dalam menyikapi pelaksanaan dan penegakkan undang-undang No. 23 Tahun 1997 dikeluarkanlah Peraaturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993. Alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 diantaranya beberapa persoalan yang bermunculan pada tingkat pelaksanaan termasuk kurang dipahaminya ketentuan-ketentuan hukum dasarnya menurut Undang-undang Lingkungan Hidup Tahun 1997 serta implikasi aspek-aspek teknis dan ilmu ilmiah pada penerapan hukumnya, sehingga menjadi kendala menegakkan ketentuan-ketentuan tersebut, terutama pada kegiatan yang menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat toksis, dan dampak lingkungan penting lainnya.

Atas pertimbangan di atas, mengalami kondisi untuk segera dikembangkan lebih lanjut ketentuan hukumnya sesuai dengan perkembangan baru, masalah-masalah yang belum terakomodasi oleh ketentuan-ketentuan yang dianggap mengandung kelemahan-kelemahan tertentu, seperti keterkaitan AMDAL denga perizinan, mekanisme keterkaitan AMDAL dan masyarakat sebagai pelaksana peran serta rakyat dalam proses pengambilan keputusan, dan metode pengumpulan informasi yang mampu memberikan identifikasi terhadap berbagai pengaruh dan dampak lingkungan. Ini berarti dalam hal perencanaan proyek pusat, komisi daerah telah dilibatkan, yang akan menjamin keterpaduan vertical.

Landasan Hukum kebijaksanaan lingkungan secara umum di Indonesia dinyatakan sejak Repelita II yang diatur dalam TAP MPR No. IV Tahun 1973 tentang GBHN yang berbunyi sebagai berikut :
“Dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.”

Kurang dipahminya proses AMDAL dalam system perizinan menyebabkan studi AMDAL sering kali dianggap memperlambat diperolehnya izin kegiatan.

Oleh karena itu, penguasaan hukum yang mengatur dan menerbitkan masalah lingkungan dalam pembangunan wajib kita menguasai pula ilmu-ilmu lain yang relevan, misalnya ekonomi, sosial budaya, planologi, hidrologi, kimia dan biologi. Pendekatan interdisipliner ilmu demikian dapat dan berkembang. Meningkatkan kegiatan pembangunan, akan membawa perkembangan baru atas pengertian bahaya, kerugian daan lingkungan tercemar terhadap aspek kesehatan dan lingkunga salah satu “Instrumen Hukum” yang dikembangkan dan mengatasi ini adalah AMDAL.
AMDAL sebagai studi ilmiah dianggap mempunyai kemampuan untuk melakuka prediksi dan identifikasi itu terhadap kemungkinan timbulnya dampak lingkungan. Dalam proses AMDAL ini analisis mengenai masalah dilakukan yang berdasarkan pendekatan antar berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah pula untuk menerangkan hubungaan kausal masalah lingkungan dan cara pemecahaannya. Dengan demikian, dalam perkembangan baru ini, hokum disamping untuk menjaga ketertiban, sarana pembaharuan masyarakat juga dianggap mampu mengidentifikasi dan menginterpretasikan masalah-masalah lingkunga yang mungkin timbul daaan tata cara memecahkannya. Suatu perkembangan hukum yang dipengaruhinya oleh metode dan prinsip ilmu.

Untuk melakukan analisis secara demikian, Undang-undang Lingkungan Hidup Tahun 1982 dan peraturan Pemerintah tentaang AMDAL akan dijadikan acuan utama dalam keseluruhan proses pengujiaan masalah dan sarana pemecahaannya.

Atas dasar pemikiran diatas, analisis masalah hukum tentang AMDAL pertama-tama akan membantu memberikan uraian keterkaitan perundang-undangan dan pelaksanaan AMDAL dengan Undang-undang atau ketentuan hokum sektoral untuk memperoleh persamaan persepsi dan penafsiran atas hokum yang mengatur pelaksanaan AMDAL dilihat dari penyusunan, penilaian, dan pengambilan keputusan. Kedua, pengaruh dari kualifikasi AMDAL oleh perangkat aparatur pemerintah yang memiliki criteria keahlian khusus dalam proses AMDAL sebagai penanggung jawab utama. Status AMDAL dalam proses pengambilan keputusan sebagai “Significant Agency Expertise” yang memegang yurisdiksi kewenangan dan merupakan ruang lingkupnya yang lebih utama dalam masalah hukum yang timbul di kemudian hari.

Dalam pengertian diatas, ditegaskan bahwa aparat pemerintah (agency) barulah dapat dikualifisir dan mempunyai “Primary Jurisdiction” yang memberikan kedudukan hukum yang istimewa baginya untuk memutuskan apa yang menurut aparatur pemerintah paling menguntungkan berdasarkan keahliannya yang khusus, karena itu kedudukan ini memberikan dasar hukum yang kuat baginya untuk menetapkan pilihan yang terbaik dan bersifat final.

Di dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluaan Negara (GBHN) mengamanatkan bahwa :
Penelitian, pengendalian dan pemanfaatan ssumber daya alam serta pembinaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan dengan menggunakan cara yang tepat sehingga mengurangi dampak yang penting yang merugikan lingkungan hidup serta mempertahankan mutu dan kelestariannya kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga pembangunan dapat berlangsung dengan berkesinambungan.

Itulah sebagian daripada pendahuluan skripsi hukum “Tanggung Jawab Konsultan Dalam Pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Akibat Hukumannya”. Bagi Anda yang memang sedang mencari atau mempelajari skripsi ini, silakan saja download melalui link yang sudah disediakan di bawah. Semoga Referensi Skripsi Hukum ini bisa membantu Anda untuk menyelesaikan tugas kuliah, dan tentunya bermanfaat bagi para pembaca khususnya.

Download Referensi Skripsi; Tanggung Jawab Konsultan dalam Pembuatan Analisis AMDAL

Loading...

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *